ANALISIS KELEMAHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DIGITAL PADA LEMBAGA PUBLIK
Main Article Content
Abstract
This study aims to analyze regulatory weaknesses and the capacity of law enforcement officials in addressing digital
corruption practices in public institutions, particularly related to manipulation of e-procurement systems, data misuse on egovernment platforms, and illegal non-cash transactions through digital financial instruments and crypto assets. The
approach used is qualitative-descriptive, using desk study and document analysis methods, including scientific literature, laws and regulations, institutional reports (such as those from the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Supreme Audit Agency (BPK), and actual case studies, such as corruption in the e-KTP (e-KTP) and BTS (telephone communication and communication technology) projects. Data were analyzed through data reduction, thematic categorization, and contextual interpretation of legal sources and previous research on digital governance and corruption eradication. The results indicate that digital corruption operates through data and system manipulation, algorithmic collusion in e-procurement, and abuse of internal access. This is exacerbated by the absence of specific regulations on digital corruption, limited cyber forensics, weak coordination between law enforcement agencies, and a permissive legal culture. This situation creates impunity for perpetrators, undermines public trust in egovernment, and hinders the SPBE-based bureaucratic reform agenda. Therefore, a dedicated legal framework, strengthened digital forensic capacity, and the integration of national law enforcement data platforms are needed.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
Apriliani, A. S. (2023). Pengaruh e-planning, e-budgeting, dan e-procurement terhadap sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289
Farizi, A., Hartana, H., & Puguh, P. (2025). Tantangan penegakan hukum terhadap perjudian online yang terintegrasi dengan sistem keuangan digital di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 100-120.
Hartono, H., dkk. (2022). Digitalisasi e-budgeting dan e-procurement dalam meminimalkan celah korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal
Administrasi Publik, 8(2), 150-165.
Hukumwatch. (2025). Lemahnya independensi lembaga penegak hukum terhadap korupsi digital di Indonesia. Hukumwatch.id.
Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: Studi di pemerintah
daerah Indonesia dari perspektif teori keagenan. Ekuitas: Jurnal Ekonomi
dan Keuangan, 5(2), 169-187.
Pohan, R. (2025). Dampak kasus korupsi proyek e-KTP terhadap kepercayaan
publik pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Jurnal
Kebijakan Publik, 12(1), 45-60.
Prasetyo, B., dkk. (2023). Ketimpangan infrastruktur digital dan efektivitas
kebijakan antikorupsi di daerah tertinggal. Jurnal Kebijakan dan Administrasi
Publik, 27(3), 200-220. Pratama, M. (2024). Modernisasi hukum digital dan implikasinya terhadap
kerugian negara dalam kasus korupsi siber. Jurnal Hukum dan Teknologi,
6(1), 30-50.
Putdiannuri, P. (2025). Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam
pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Jurnal Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, 3(1), 1-15.
Rahayuningtyas, D., & Setyaningrum, D. (2018). Indeks SPBE dan kerentanan
korupsi pengadaan di pemerintah daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Publik, 4(2), 101-120.
Rahman, A., dkk. (2024). Kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum
dalam penanganan korupsi digital di Indonesia. Jurnal Integritas Hukum, 9(1), 75-94.
Surbakti, S. (2024). Membangun e-government antikorupsi: Pencegahan insider
abuse melalui audit forensik digital. Jurnal Administrasi Negara, 11(1), 5068.
Tim Beatbox. (2022). Revolusi deteksi korupsi berbasis AI dan big data dalam tata kelola pemerintahan digital. Laporan Kebijakan (policy brief). Lembaga
Beatbox Institute for Governance Innovation.
Unsimar. (2024). Pelatihan intensif UU ITE bagi aparat penegak hukum di era
korupsi digital. Laporan Penelitian. Universitas Madako/Unsimar